Pengertian Etika Politik dan Penerapan Etika Politik di Indonesia

  1. LATAR BELAKANG

Pengamalan atau praktek Pancasila dalam berbagai kehidupan dewasa ini memang sudah sangat sulit untuk ditemukan. Tidak terkecuali dikalangan intelek dan kaum elit politik bangsa Indonesia ini. Aspek kehidupan berpolitik, ekonomi, dan hukum serta hankam merupakan ranah kerjanya Pancasila di dunia Indonesia yang sudah menjadi dasar Negara dan membawa Negara ini merdeka hingga 66 tahun lebih. Secara hukum Indonesia memang sudah merdeka selama itu, namun jika kita telaah secara individu (minoritas) hal itu belum terbukti. Masih banyak penyimpangan yang dilakukan para elit politik dalam berbagai pengambilan keputusan yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan keadilan bagi seluruh warga Negara Indonesia. Keadilan yang seharusnya mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 yang mencita-citakan rakyat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 1 dan 2 hilanglah sudah ditelan kepentingan politik pribadi. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik. Akan tetapi, kehidupan politik di setiap negara tentu saja berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi. Kehidupan politik orang hidup di negara yang menganut paham liberal, tentu saja berbeda dengan yang hidup di negara sosialis atau komunis. Begitu juga dengan kehidupan politik rakyat Indonesia, pasti berbeda dengan rakyat bangsa lainnya. Dalam rangka pembangunan masyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya di negara Indonesia ini merupaka suatu keharusan memiliki  sebuah sistem dalam hal ini sebagai pandangan untuk bagaimana pembagian  kekuasaan atau tugas dalam masyarakat untuk bersama-sama melakukan  pembangunan dan pemajuan dalam masyarakat itu sendiri. Politik di lingkungan masyarakat dalam hal ini tujuan utamanya untuk kemajuan masyarakat kedepannya, saat ini mulai meleset dan luntur dari nilai-nilai dan tujuan utamanya. Dengan politik dipandang lagi sebagai  hal yang tidak baik di mata masyarakat. Berkenaan dengan masalah dalam masyarakat mengenai politik  tersebut, perlu dilakukan pembenahan pada sistem politik itu sendiri untuk kembali ke tujuannya semula, yaitu dengan adanya pandangan atau kembali  ke pokok atau dasar aturan dalam politik. Di sinilah pancasila yang mengandung nilai-nilai moral dan etika berperan sebagai etika politik dengan harapan ke depannya akan kemajuan  masyarakat, bangsa dan negara.

  1. PENGERTIAN ETIKA

Secara etimologi “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethos” yang berarti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan (Kencana Syafiie, 1993). Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkut dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986).

Etika adalah ilmu yang membahas  tentang  bagaimana  dan  mengapa  kita mengikuti suatu ajaran tertentu atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab  dengan berbagai ajaran moral. Kedua kelompok etika itu adalah sebagai berikut :

  1. Etika Umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan

manusia.

  1. Etika Khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu (etika individual)

maupun  mahluk sosial (etika sosial).

  1. PENGERTIAN POLITIK

Pengertian “politik” berasal dari kosa kata “politics” yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), pembagian (distribution), serta alokasi (allocation) (Budiardjo, 1981: 8,9).

  1. PENGERTIAN ETIKA POLITIK

Setelah penjelasan kedua poin di atas, maka tibalah pada intisari penting, yaitu etika politik. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika, yakni manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian “moral” senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Dapat disimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk beradab dan berbudaya.

Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa, maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Misalnya suatu negara yang dikuasai oleh penguasa atau rezim yang otoriter. Dalam suatu masyarakat negara yang demikian ini maka seseorang yang baik secara moral kemanusiaan akan dipandang tidak baik menurut negara serta masyarakat negara. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Suseno, 1987: 15).

  1. PENERAPAN ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Manusia dalam hidupnya tidak lepas dari manusia lain. Untuk itu, manusia perlu hidup berkelompok (zoon politicon) yang menampilkan insan berfikir sekaligus sebagai insan usaha (homo economicus). Hal itu dilakukan selain sebagai kodratnya, dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Bangsa Indonesia memilih bentuk (organisasi) negara yang dinamakan Republik yang merupakan suatu pola yang mengutamakan pencapaian kepentingan umum (respublica) dan bukan kepentingan perseorangan atau kepentingan golongan. Pada umumnya, kegiatan kenegaraan kaitannya dengan hasil perjanjian bermasyarakat, orang beranggapan bahwa kegiatan kenegaraan meliputi:

  1. Membentuk hukum atau kewenangan legislatif.
  2. Menerapkan hukum atau kewenangan eksekutif.
  3. Menegakkan hukum atau kewenangan yudikatif.

Oleh karena itu, analisis kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari analisis tata hukum. Konstitusi adalah suatu pola hidup berkelompok dalam organisasi negara, yang seringkali diperluas dalam organisasi apapun. Sebagai pola hidup berkelompok dalam organisasi negara maka konstitusi pada umumnya memuat:

  1. Hal-hal yang dianggap fundamental dalam berorganisasi.
  2. Hal-hal yang dianggap penting dalam hidup berkelompok oleh suatu bangsa,

sekalipun oleh bangsa lain tidak dianggap demikian.

  1. Hal-hal yang dicita-citakan, sekalipun hal itu seolah-olah sulit untuk dicapai

karena idealistik.

Sekarang ini keadaan politik di Indonesia tidak seperti apa yang diharapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Banyak rakyat Indonesia yang beranggapan bahwa politik di Indonesia adalah sesuatu hal yang mereka lakukan untuk mendapatkan kedudukan dan kekuasaan dan mereka para pelaku politik rela untuk melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan menghalalkan segala cara. Pemerintah Indonesia pun tidak mampu menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Hal ini ditunjukkan oleh  sebagian rakyat yang mengeluh, karena hidup mereka belum dapat disejahterakan oleh negara. Rakyat sendiri masih belum merasakan bantuan yang mereka dapatkan dari para pemerintah Indonesia karena kesejahteraan dari para rakyat masih jauh dari kata terpenuhi. Pandangan masyarakat terhadap politik itu sendiri menjadi buruk, dikarenakan pemerintah Indonesia yang tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat dengan baik, karena bagi mereka politik hanyalah sesuatu yang buruk dalam mencapai kekuasaan dan sesuatu yang buruk untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya adalah masalah gaji DPR yang sangat besar yang mereka peroleh untuk setiap bulannya, tetapi gaji yang diperoleh tidak sesuai dengan program kerja yang dilakukan oleh para wakil rakyat, malah menambah kemiskinan bagi rakyat karena semakin banyak wakil rakyat yang melakukan korupsi pada saat itu. Kebijakan itu jelas mencederai rasa keadilan publik karena disaat yang sama kemiskinan masih mengharu biru Indonesia.

  1. ANALISA KEBIJAKAN KENAIKAN BBM DI INDONESIA (SISI PRO)

            Berita tentang naiknya harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru lagi bagi rakyat di Indonesia. Kenaikan harga BBM ini terjadi diakibatkan karena harga BBM di Indonesia merupakan harga BBM termurah di kawasan ASEAN, untuk harga Rp 4.500 per liter terlalu murah dibandingkan dengan harga BBM Industri, yaitu Rp 9.300 per liter, harga untuk BBM di Indonesia memang merupakan harga yang tergolong terlalu jauh. Maka dari itu pemerintah memilih untuk menaikkan harga BBM guna untuk mencegah terjadinya atau merangsangnya penyelundupan  yang terjadi karena murahnya harga BBM telah merangsang penyelundupan, baik kepada sektor industri atau pertambangan, maupun penyelundupan ke luar negeri, seperti contoh penyeludupan bahan bakar yang sering terjadi. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi negara, karena dengan harga yang murah BBM di Indonesia, menyebabkan oknum-oknum luar menjual harga BBM tersebut lebih tinggi sehingga bisa menambah keuntungan bagi perseorangan, bukan keuntungan bagi negara. Karena secara tidak langsung yang menjual secara eceran itu mengambil apa yang harusnya milik negara. Padahal untuk harga satu liter hanya merogoh gocek Rp 4.500 per liter apabila orang luar menjual bisa sekitar Rp 6.000 sampai Rp  8.000, hal ini yang menyebabkan kerugian bagi negara, BBM yang habis tetapi jadi dijual kembali oleh para penyelundup. Maka dari itu, saya pribadi setuju untuk menaikkan harga BBM di Indonesia untuk mengurangi penyelundupan penjualan BBM di Indonesia, walaupun dapat menyebabkan harga-harga yang lain seperti harga bahan-bahan pokok harus naik, mau tidak mau kita sebagai rakyat harus menaati dan menuruti kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, mungkin akan berdampak buruk bagi rakyat yang kurang mampu karena kenaikan harga BBM membuat mereka semakin berat untuk berbelanja karena naiknya harga bahan-bahan pokok.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s